METANOIAC.id Pemerintah kembali meningkatkan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada 2026 menjadi Rp15,32 triliun. Di balik kenaikan anggaran tersebut, mekanisme penentuan penerima tetap mengacu pada kebijakan baru yang mulai diterapkan sejak 2025, yakni tanpa pembagian kuota tetap bagi setiap perguruan tinggi.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, mengatakan peningkatan anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Pada 2026, jumlah penerima KIP Kuliah ditargetkan mencapai sekitar 1.047.221 mahasiswa, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain peningkatan anggaran, pemerintah juga menegaskan bahwa mekanisme penyaluran KIP Kuliah yang diterapkan sejak 2025 tetap dilanjutkan pada tahun ini. Berbeda dengan periode 2020–2024 yang menetapkan alokasi kuota bagi setiap perguruan tinggi, kebijakan terbaru tidak lagi membagi kuota per kampus. Pemerintah kini hanya menetapkan kuota secara nasional, sedangkan jumlah penerima di masing-masing perguruan tinggi bergantung pada banyaknya mahasiswa yang lolos seleksi masuk sekaligus memenuhi persyaratan ekonomi.
Pada 2026, proses penentuan penerima juga mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar verifikasi kondisi ekonomi calon penerima. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pendidikan.
Pemerintah menjelaskan bahwa perubahan mekanisme tersebut menjadi salah satu penyebab jumlah penerima KIP Kuliah di sejumlah perguruan tinggi mengalami perbedaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut bukan disebabkan oleh pengurangan anggaran, melainkan karena sistem penyaluran yang kini menyesuaikan jumlah mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi masuk.
Melalui peningkatan anggaran dan penyempurnaan mekanisme penyaluran, pemerintah berharap semakin banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan program KIP Kuliah sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan tinggi yang lebih inklusif.[SA/467][VS/468]