METANOIAC.id Kebakaran yang melalap Gedung DPRD Kota Makassar dan berlanjut ke Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Jumat malam (29/8) menyisakan luka mendalam. Apa yang semula dimaksudkan sebagai aksi protes, berubah menjadi amukan massa yang tak terkendali. Api yang berkobar di gedung wakil rakyat itu bukan hanya membakar bangunan, tetapi juga meluluhlantakkan hati nurani kita sebagai bangsa.
Pertanyaan besar kini menggema, apakah membakar gedung DPRD adalah solusi, atau justru awal dari kehancuran demokrasi kita?
Kemarahan publik bisa dimengerti. Kasus seorang pengemudi ojek online yang tewas dilindas aparat menjadi pemantik bara. Kepercayaan rakyat terhadap institusi negara kian tergerus oleh tindakan represif aparat yang seharusnya melindungi. Namun, di tengah kekecewaan dan kemarahan itu, api yang membakar gedung DPRD ternyata juga merenggut nyawa orang-orang yang tak bersalah.
Syaiful, seorang pegawai kecamatan, terjebak api di lantai atas. Ia tewas setelah nekat melompat dari lantai empat. Budi, anggota Satpol PP, juga kehilangan nyawanya dalam peristiwa tragis itu. Mereka bukanlah bagian dari kebijakan yang ditolak rakyat. Mereka hanyalah pekerja yang kebetulan berada di tempat dan waktu yang salah. Nyawa mereka kini menjadi korban sia-sia dari sebuah amarah yang kehilangan arah.
Kita harus mengingat, demonstrasi bukanlah tentang membunuh, melainkan menyuarakan kebenaran. Protes adalah hak rakyat yang dijamin konstitusi, tetapi ketika protes menjelma menjadi aksi membakar, merusak, dan menghilangkan nyawa, maka kita sedang menyalakan api kehancuran bangsa ini dengan tangan kita sendiri.
Benar, aparat bersalah ketika mereka bertindak brutal. Tetapi apakah jawabannya mengulang kesalahan yang sama, dengan menghilangkan nyawa sesama manusia? Jika negara salah karena menindas rakyat, maka rakyat tidak boleh menghapus hati nuraninya dengan membunuh yang tidak bersalah. Demokrasi tidak boleh digantikan dengan anarki.
Api yang melahap Gedung DPRD bukan sekadar kobaran fisik, melainkan sinyal bahaya bagi bangsa ini. Jika amarah rakyat dibiarkan tanpa arah dan kendali, maka yang hancur bukan hanya bangunan, melainkan juga kepercayaan, moralitas, dan masa depan Indonesia. Jika para petinggi negeri ini terus bungkam dan gagal menjawab keresahan rakyat, maka bara itu akan terus mencari jalan keluar, dan yang lahir bukanlah solusi, melainkan gelombang anarkisme yang lebih besar.
Pertanyaannya kini, apakah pemerintah ingin meninggalkan sejarah sebagai pemimpin yang mampu menghadirkan solusi dan keadilan bagi rakyatnya, atau justru dikenang sebagai penguasa yang abai, sehingga bara anarkisme terus menyala dan menggerogoti demokrasi? [ADR/424]
