METANOIAC.id Aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang digelar aliansi mahasiswa di Fly Over Pettarani, Jumat (27/12/24).
Aksi mahasiswa ini bagian dari seruan aliansi mahasiswa yang menolak kenaikan PPN 12%, dengan membawa tuntutan terkait dampak kebijakan tersebut yang akan membebani masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.Â
Aksi mahasiswa dimulai di bawah Fly Over pada pukul 15.20 WITA, di mana para peserta aksi merapatkan barisan dan bergerak menuju depan gedung DPRD Provinsi Sulsel sebagai bentuk tuntutan langsung kepada wakil rakyat untuk menanggapi penolakan terhadap kebijakan PPN 12%.
Meskipun pemerintah beralibi kenaikan PPN ini tidak mencakup ranah jasa pendidikan, para demonstran menekankan bahwa kebijakan ini tetap berpotensi mempengaruhi sektor pendidikan, mengingat dampaknya pada harga buku, atribut, dan kebutuhan lainnya yang esensial bagi pelajar dan mahasiswa.
Mahasiswa terus menyampaikan orasinya secara bergantian dengan tenang di bawah terik matahari, menunggu dengan sabar hingga akhirnya perwakilan DPRD Sulawesi Selatan keluar untuk menemui massa aksi. Kehadiran wakil rakyat tersebut disambut sorakan penuh semangat oleh mahasiswa, yang berharap aspirasi mereka dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
Salah satu perwakilan dari Fraksi PKB yang turun menemui mahasiswa menyatakan dukungannya terhadap aksi tersebut. “Masalah kenaikan PPN 12% bukan hanya adek-adek yang merasakan, saya juga merasakannya. Masih banyak hal lain yang bisa dilakukan termasuk korupsi yang harus diberantas,” ungkapnya, sambil menegaskan bahwa fraksinya juga menolak kebijakan tersebut.
Sementara itu, ketua fraksi Gerindra, yaitu Fadel, turut mengungkapkan penolakannya terhadap kebijakan tersebut. “Ketua umum Gerindra yaitu pak Prabowo Subianto belum mengesahkan kebijakan PPN 12%, bahkan menentang kebijakan tersebut karena yang menginisiasikan kebijakan PPN 12% hanyalah oknum,” tegasnya di hadapan mahasiswa yang berunjuk rasa.
Kelima fraksi yang hadir menyatakan akan mengawal aksi ini dan turut menolak kebijakan PPN 12%. Mereka berkomitmen untuk menampung semua suara masyarakat yang menolak kebijakan tersebut dan akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat sebagai bentuk aspirasi yang harus diperhatikan. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan pernyataan sebagai bentuk pertanggungjawaban hitam di atas putih.
Di balik aksi ini, aparat kepolisian juga hadir untuk menjaga ketertiban masyarakat agar tidak terjadi kericuhan. Dengan pengawasan yang ketat, mahasiswa dapat melaksanakan aksi mereka dengan tertib dan tidak anarkis, menjaga suasana tetap kondusif sepanjang demonstrasi berlangsung.
“Kita tetap mengarahkan adek-adek untuk menyampaikan aspirasinya dalam keadaan tertib, damai, tidak lepas kontrol, dan tidak anarkis,” ungkap Winarno, selaku aparat kepolisian.
Ia menjelaskan bahwa mereka telah menyiapkan personel untuk memastikan keamanan dan kelancaran kegiatan sebagai langkah antisipasi sebelum unjuk rasa dilaksanakan. [ADR/424 SRP/425]
