METANOIAC.id Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta hingga saat ini masih sah berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia meskipun pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlangsung di Kalimantan Timur. Penegasan tersebut kembali memicu perdebatan publik mengenai kepastian perpindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN.
Keputusan ini menjadi perhatian masyarakat karena banyak pihak menganggap IKN telah sepenuhnya menjadi ibu kota baru Indonesia. Padahal, berdasarkan ketentuan hukum dan administrasi negara, status ibu kota masih berada di Jakarta.
Penegasan tersebut berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang IKN. Pemerintah pusat, DPR, pengamat politik, akademisi, hingga masyarakat pun memberikan berbagai tanggapan terkait status ibu kota negara dan kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru.
Di sisi lain, pemerintah tetap melanjutkan pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional yang dipersiapkan menjadi pusat pemerintahan Indonesia pada masa mendatang.
Dalam beberapa waktu terakhir, pembahasan mengenai status Jakarta dan IKN kembali ramai diperbincangkan seiring dengan pembangunan IKN yang terus berjalan serta munculnya diskusi mengenai dasar hukum perpindahan ibu kota negara.
Saat ini, Jakarta masih menjadi pusat pemerintahan Indonesia sekaligus lokasi berbagai lembaga negara. Sementara itu, IKN dibangun di wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai calon ibu kota baru Indonesia. Pembangunannya mencakup kawasan pemerintahan, jalan, fasilitas umum, perumahan, hingga berbagai infrastruktur pendukung lainnya yang dilakukan secara bertahap.
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota negara karena pemerintah belum menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota ke IKN. Keputusan Presiden tersebut menjadi dasar resmi yang menentukan waktu perpindahan status ibu kota secara hukum dan administrasi.
Tanpa adanya Keputusan Presiden, perpindahan ibu kota belum dapat dinyatakan berlaku sepenuhnya meskipun pembangunan IKN terus berjalan. Selain itu, pemerintah juga dinilai masih mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, fasilitas pemerintahan, anggaran, hingga proses perpindahan aparatur sipil negara ke IKN.
Pemerintah tetap melanjutkan pembangunan IKN sambil mempersiapkan berbagai fasilitas penunjang pemerintahan. Namun, selama Keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota belum diterbitkan, Jakarta secara hukum masih tetap menjadi ibu kota negara Indonesia.[INP/466]