Senin, Mei 20, 2024

Meninjau Bersama Lokasi Penambangan, Aliansi Tolak Tambang Batu Gajah Ungkapkan Kekecewaan!

| METANOAIC | Torehan Tinta Pergerakan |                          | METANOAIC | Torehan Tinta Pergerakan |                          | METANOAIC | Torehan Tinta Pergerakan |

Aliansi Tolak Tambang Batu Gajah Banua Sendana bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang akan dikelola oleh PT Putra Bonde Mahatidana kawasan pertambangan batu gajah. 

Hal tersebut merupakan buah dari aksi yang dilakukan aliansi pada Rabu (5/4) kemarin. Hasil dari peninjauan tersebut menurut warga mengecewakan sebab DPRD Majene dalam hal ini Komisi I yang datang pada saat peninjauan yakni Budi Mansur mengatakan bahwa, “secara pribadi saya melihat bahwa benar PT Putra Bonde Mahatidana telah melakukan pelanggaran, salah satunya dengan menimbun anak sungai Botto yawa,” ungkap Budi Mansur.

Warga di sekitar wilayah pertambangan yang akan merasakan dampak langsung dari proses pertambangan menyesalkan pernyataan tersebut, salah satu warga mengatakan, “yang akan melakukan peninjauan lokasi tambang bersama-sama dengan warga dalam undangan yang dibuat oleh DPRD Majene adalah Komisi I, bukan perseorangan anggota Komisi, Budi Mansur sebagai ketua Komisi I seharusnya membuat pernyataan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan malah membawa nama pribadi,”.

Dalam undangan tersebut, DPRD Majene juga turut mengundang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Camat Sendana dan Kepala Desa Banua Sendana. Namun, dalam peninjauan tersebut Kepala Desa Banua Sendana sendiri tidak menghadiri undangan tersebut begitu juga dengan Camat Sendana. 

Selain pelanggaran dengan melakukan penimbunan anak sungai Botto Yawa, PT Putra Bonde Mahatidana juga menurut keterangan warga tidak pernah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar terkait dengan perencanaan proses penambangan. Perusahaan tersebut juga menggunakan akses jalan tani untuk dijadikan akses distribusi hasil penambangan pada saat perusahaan melakukan pelebaran jalan dan mengikis kebun milik warga juga tidak pernah meminta persetujuan terlebih dahulu pada warga pemilik kebun. 

Baca Juga:  Ideologi Komunisme dalam Wajah Perguruan Tinggi

Dari 17 nama warga yang dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) milik PT Putra Bonde Mahatidana yang menyebutkan bahwa nama-nama warga tersebut telah sepakat dan mengijinkan lahannya untuk dikelola oleh perusahaan sebagai lokasi tambang. Namun, hanya tiga warga yang menyatakan setuju dan mengijinkan lahannya untuk ditambang, 14 warga lainnya menyatakan tidak pernah mengetahui bahwa tanah mereka masuk dalam lokasi pertambangan, izin tempat usaha yang terdapat dalam UKL-UPL perusahaan tersebut juga telah kadaluarsa. 

Kepala DLHK, menyatakan tidak pernah mengetahui masalah tersebut, “saya hanya melakukan pengambilan data masyarakat dan menerbitkan izin,” dan menerangkan yang lebih mengetahui persoalan tersebut adalah bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 

Kabid PPLH yang juga datang pada saat peninjauan tersebut menyatakan sudah melakukan forum konsultasi masyarakat di Desa Banua Sendana. Namun, pada saat warga dan pihak aliansi menanyakan apa tujuan dan isi pembahasan dalam forum tersebut kepala bidang PPLH malah mengalihkan pembahasan dan mengatakan, “untuk masyarakat yang menolak, tolonglah, pihak perusahaan telah mengakui kesalahan bahwa tidak teliti dan diluar dari prosedur dalam melakukan proses pertambangan. Tolong berikan kesempatan bagi penambang untuk masuk,”.

Pihak aliansi bersama dengan warga atas merasa bahwa DLHK yang harusnya memihak pada warga yang akan terdampak akibat proses pertambangan dan dinas yang harus menjaga kealamian alam dari ancaman pengalihfungsian lahan, malah berpihak pada PT Putra Bonde Mahatidana. Hasan, salah satu warga yang menolak tambang mengatakan, “kebun ini bukan cuman bakal di nikmati hari ini, generasi selanjutnya juga membutuhkan, kalau sekarang di tambang terus mau menanam dimana mereka nanti?”.

Aliansi tolak tambang batu gajah Banua Sendana dan warga juga menyatakan, “kalau sudah dilarang masuk, jangan masuk! Kami makan dari hasil kebun, bukan batu hasil tambang!”. Selanjutnya warga dan pihak aliansi akan memblokade jalan dan menuntut DPRD serta Bupati Majene agar segera mencabut izin tambang batu gajah PT Putra Bonde Mahatidana.

Baca Juga:  Kerinduan Perpustakaan

 

PENULIS: 

Yuda (Aliansi Tolak Tambang Batu Gajah)

Vidio Untuk Anda

Video thumbnail
AFTER MOVIE KONGRES XX
01:51
Video thumbnail
Meta-Talk: Problematika Ormawa | Episode #12
43:26
Video thumbnail
Meta-Talk: Kuliah Luar Negeri Bersama IISMA | Episode #11
41:47
Video thumbnail
MAY DAY - AKSI HARI BURUH | 1 Mei 2023 | Video Jurnalistik
05:51
Video thumbnail
TOLAK UU CIPTA KERJA | 6 April 2023 | Video Jurnalistik
08:38
Video thumbnail
Meta-Talk: Nahkoda Baru Kampus Hitam | Episode #10
58:47
Video thumbnail
After Movie Kongres XIX
01:52
Video thumbnail
Meta-Talk: Mengenal Metanoiac | Episode #9
21:08
Video thumbnail
Video Pengenalan Lembaga Pers Mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang 2021-2022
03:47
Video thumbnail
Meta-Talk: Esensi Pengaderan | Episode #8
43:18
Video thumbnail
Meta-Talk: Pers Mahasiswa Dapat Dipercaya(?) | Episode #7
16:18
Video thumbnail
Meta-Talk: Industri Kreatif | Episode #6
15:44
Video thumbnail
Kilas Balik 11 April 2022 | Video Jurnalistik
09:43
Video thumbnail
Meta-Talk: Feminisme | Episode #5
16:13
Video thumbnail
Gelap Terang Kampus Hitam | Video Jurnalistik
15:52
Video thumbnail
Kantin Fana 2 | Video Jurnalistik
03:06
Video thumbnail
Meta-Talk: Self Love | Episode #4
08:11
Video thumbnail
Meta-Talk: Mahasiswa Berprestasi di Luar Jurusannya | Episode #3
10:04
Video thumbnail
Meta-Talk: Mahasiswa vs Organisasi | Episode #2
16:26
Video thumbnail
Meta-Talk: Tahun Baru Bersama Direktur | Episode #1
32:01
Video thumbnail
Menilik Realisasi Janji Pembenahan Kantin | Short Documentary | PERSMA PNUP
10:15
Video thumbnail
Catatan 8 Oktober | Short Documentary | Persma PNUP | Omnibus Law
14:08
Video thumbnail
Suara Demonstran Omnibus Law | 14 Agustus 2020 | Persma PNUP
08:01
Video thumbnail
Opini Mereka Tentang Peran Media di Masa Pandemi COVID-19 | PERSMA PNUP #5
08:58
Video thumbnail
Mahasiswa VS Corona | Pers Mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang | Covid-19 | Video Jurnalis #4
10:01
Video thumbnail
New Year New Hope. Kampus 2 Politeknik Negeri Ujung Pandang. Vidio Jurnlistik Persma PNUP #2
08:59
Video thumbnail
Kantin Fana, Video Junrlis Pemindahan Kantin PNUP #1
08:09
Video thumbnail
Pendapat Sivitas Kampus Mengenai WC yang ada di PNUP
04:24
Video thumbnail
DIKLAT BELA NEGARA MABA PNUP 2018 - RINDAM XIV HASANUDDIN
17:19
Video thumbnail
Bela Negara 2018
01:00
Video thumbnail
Wawancara Pengenalan Lembaga PKKMB 2018
02:19
Video thumbnail
CARAKA Malam Bela Negara Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Ujung Pandang 2018
01:58
Video thumbnail
Dokumentasi Aksi 2 Mei 2018 oleh Aliansi Mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang
10:06
Video thumbnail
Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2018
01:01
Video thumbnail
Pendidikan Pers Mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang 2018
01:00
Video thumbnail
Kunjungan Media Online Rakyatku dan Harian Fajar
01:01
Video thumbnail
Tahap Wawancara Anggota Baru Pers Mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang
01:01

Bagikan:

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

BERITA TERBARU