Setelah Tiga Bulan, Audiensi Akbar Menemui Titik Terang

Konsolidasi. Tangkapan layar pamflet konsolidasi yang di unggah di instagram resmi BEM KMPNUP pada (17/5). 
[Sumber: @bemkmpnup]

METANOIAC.id Sekitar tiga bulan yang lalu tepatnya 18 Mei 2022, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang (BEM KMPNUP) telah melakukan konsolidasi menuju audiensi akbar bersama pihak birokrasi utamanya Pimpinan PNUP.

Dalam konsolidasi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Organisasi Mahasiswa PNUP (Ormawa PNUP) menghasilkan sembilan isu yang akan di diskusikan bersama pimpinan kampus. 

Mulanya audiensi akbar akan diadakan tak lama dari selang waktu setelah BEM KMPNUP melakukan konsolidasi bersama pihak ormawa. Namun, realitanya audiensi akbar bersama pimpinan kampus diadakan tiga bulan setelah konsolidasi dilakukan.

Bahkan setelah adanya penyebaran pamflet di laman resmi @bemkmpnup yang berisikan bahwa audiensi akan diadakan pada (15/8) nyatanya kembali dibatalkan, dikarenakan direktur tidak berada di kampus. 

Pada esok harinya (16/8) audiensi berhasil dilakukan namun hanya dihadiri oleh Sirajudin Omsa selaku Wakil Direktur (WD) II, Yunus selaku Sub Koordinator Kemahasiswaan dan Alumni, serta Syahril selaku tim IT PNUP.

Hal tersebut tentu mengundang banyak pertanyaan, pasalnya tiga bulan merupakan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan audiensi. 

Setelah melakukan wawancara bersama Rizky Abadi Putra selaku Presiden Mahasiswa BEM KMPNUP periode 2021/2022 mengungkapkan bahwa hal itu terjadi dikarenakan tidak adanya waktu yang tepat untuk melakukan audiensi bersama Direktur PNUP.

“Sebenarnya pernah direktur meminta untuk melakukan audiensi, namun pemberitahuannya dilakukan pada hari itu juga. Tentu kami tolak karena tidak siap serta pihak ormawa belum kami infokan,” jelas Rizky Abadi, Rabu (17/8).


Audiensi Akbar. Tangkapan layar pamflet audiensi akbar yang di unggah di instagram resmi BEM KMPNUP pada (14/8). 
[Sumber: @bemkmpnup]

Akhirnya setelah melewati beberapa hambatan, pada (17/8) usai melakukan upacara peringatan HUT ke-77 RI,  audiensi akbar bersama pimpinan kampus berhasil menemui titik terang. Audiensi tersebut berlangsung kurang lebih selama dua jam.

Hasil Audiensi Bersama Pimpinan Kampus

Dalam audiensi yang dihadiri oleh Direktur PNUP, WD II, Sub Koordinator Kemahasiswaan dan Alumni, serta perwakilan dari ormawa PNUP terbilang cukup aktif, pasalnya para mahasiswa tak hentinya melontarkan pertanyaan yang di tujukan untuk Pimpinan PNUP khususnya direktur. 

Namun dikarenakan waktu yang dibatasi oleh pimpinan yakni sampai jam 12.00 WITA, audiensi pun ditutup oleh WD II. Adapun hasil-hasil dari audiensi sebagai berikut:

1. Jam Malam

Terkait masalah jam malam di mana kegiatan di kampus dibatasi hingga pukul 18.00 WITA, Direktur PNUP mengatakan akan mengkaji lebih lanjut peraturan yang telah ia terbitkan. “Akan segera memanggil para wakil direktur (Wadir) untuk mengkaji jam malam. 

Banyak sisi yang akan kita (pihak birokrasi) pikirkan, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus melibatkan para wadir dan lainnya,” jelas Anshar (17/8).

2. Fasilitas Kantin

Sejak dioperasikan pada (16/5) kantin yang terletak di Kampus I PNUP belum nampak diperbarui secara total utamanya pada bagian fasilitas seperti meja dan kursi. 

Saat ini penggunaan meja dan kursi masih memakai fasilitas lama yang dapat dilihat pada galeri foto di laman resmi @persmapnup dengan judul “Kantin Baru Kampus I PNUP”. Selain itu penggunaan kursi bahkan difasilitasi oleh para pedagang kantin.

Dalam hal ini Anshar selaku direktur PNUP menanggapi bahwa sebetulnya yang urgent untuk saat ini ialah pemenuhan fasilitas perkuliahan. “Yang paling urgent untuk saat ini adalah fasilitas perkuliahan karena kita (PNUP)  juga mau menerima mahasiswa baru. Kantin pelan-pelan,” ungkapnya pada saat audiensi.

3. Pengawalan Permendikbud 30

Terkait masalah Permendikbud 30 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di kampus, direktur menanggapi bahwa terkait dengan peraturan tersebut pihak kampus hanya menunggu arahan dari kementerian.

Adapun pengajuan nama pembentukan panitia seleksi satuan tugas, PNUP sudah menyetor nama-nama di kementerian. Selanjutnya sosialisasi mengenai Permendikbud 30 diupayakan agar menjadi salah satu materi dalam PKKMB mendatang.

4. Fasilitas Kampus

Fasilitas kampus utamanya toilet yang seringkali menjadi masalah mahasiswa, direktur mengeluarkan statement bahwa anggaran untuk masalah kekurangan air sudah ada. PDAM direncanakan akan masuk di Kampus II untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat kampus.

6. Dana Lembaga

Melalui audiensi Yunus selaku Sub Koordinator Kemahasiswaan dan Alumni, menyampaikan bahwa dana lembaga dianggarkan sebesar Rp 7.000.000 per lembaga. Adapun kegiatan yang di biayai sesuai dengan jumlah yang hadir pada saat kegiatan.

7. Sosialisasi Aturan Baru

Keresahan yang seringkali terjadi di kalangan ormawa PNUP yakni ketidakjelasan pihak kemahasiswaan dalam format laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan. 

Menanggapi hal ini Sirajudin Omsa selaku WD II memberikan solusi bahwa pihak kemahasiswaan seharusnya memberikan format atau template yang jelas terkait masalah tersebut, kemudian melakukan sosilasi pada setiap lembaga.

8. Keamanan Kampus

Terkait dengan kasus pencurian yang marak terdengar beberapa waktu belakangan ini, melalui rapat reformasi birokrasi WD II merencanakan QR Code untuk mengganti sistem pemeriksaan STNK manual.

9. Akademik dan Kegiatan Mengajar

a. Ketidak konsistenan antar absen simponi dan manual

Direktur PNUP berjanji akan menyampaikan kepada jurusan dan wali kelas terkait masalah ini. “Yah nanti kita sampaikan ke jurusan dan wali kelas,” ungkapnya.

 b. Ketidakjelasan pembelajaran onsite dan online

Menurut Ansar dosen tidak semestinya disalahkan dalam hal ini. Karena pemerintah masih mengizinkan pembelajaran online. “Tidak usah dipermasalahkan selama dia (dosen) online namun capaian materinya tetap terpenuhi, maka sah-sah saja,” jelasnya.

c. Sistem pemberian surat peringatan (SP) yang tidak bertahap

Dengan tegas Anshar mengatakan jika SP tidak diberikan secara bertahap maka artinya wali kelas tidak berfungsi. “Protes kalau begitu,” tegasnya.

Setelah audiensi ini berlangsung Rizky Abadi Putra berharap saran-saran yang telah masuk akan segera ditindaklanjuti oleh pihak birokrasi, serta akan menjadi bahan follow up untuk kedepannya.

Terakhir ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan ruang untuk mahasiswa menyampaikan aspirasinya, namun cukup disayangkan dikarenakan kurangnya lembaga yang turut andil dalam kegiatan ini. 

“Sebenarnya kita agak kecewa, kita juga tidak bisa berburuk sangka, barangkali ada kegiatan lain. Saya tidak tau apa sosialisasi dari BEM yang kurang tapi saya kira sudah sangat baik,” tutupnya (17/8). [NTA/320 AN/336]

Posting Komentar

0 Komentar