Merespon Tindakan Brutal Negara, Komite Aksi HAM Gelar Aksi Demonstrasi

Massa Aksi. Nampak massa aksi sedang melakukan demonstrasi di Jl. A.P. Pettrani, Kamis (17/2). [CAN/377]

METANOIAC.id Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Komite Aksi HAM, menggelar aksi demonstrasi dengan melakukan longmarch dari depan Menara Phinisi Universitas Negeri Makassar (UNM) hingga pertigaan Jalan A.P. Pettarani – Jl. Boulevard, Makassar. Kamis, (17/02).

Gio selaku Jendral Lapangan (Jendlap) Komite Aksi HAM mengungkapkan bahwa aksi ini digelar sebagai bentuk respon kecaman atas tindakan brutal dari negara dalam aksi penolakan perampasan ruang hidup diberbagai wilayah di Indonesia ataupun di sekitar Sulawesi Selatan.

“Di mana kita ketahui bahwa beberapa tempat yg kemudian digusur itu memang hak milik warga, namun kemudian coba dirampas oleh negara dengan dalil pembangunan. Penggusuran dan perampasan ruang hidup itu adalah bagian dari pada pelanggaran HAM berat,” ungkapnya. 

Gio juga menambahkan bahwa aktor dari pada penggusuran dan perampasan ruang hidup adalah negara, mereka menggunakan aparatur negara dengan regulasi yang tidak pro terhadap rakyat kecil.

“Kemudian digunakan sebagai instrumen untuk melegitimasi penggusuran, pembunuhan, penculikan, dan perampasan ruang hidup. Seperti contoh kasus di Wadas, bagaimana warga diintimidasi, dipaksa untuk menyerahkan tanah mereka. Di Parigi juga, kematian tragis yang menimpa teman kita setelah habis ditembaki oleh pihak kepolisian karena memperjuangkan hak–haknya,” tambahnya.

Rhandy, selaku massa aksi mengatakan bahwa situasi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, negara semakin brutal terhadap masyarakat dan perlu ditanggapi secara serius oleh elemen masyarakat sipil. Menyampaikan pendapat sebagai hak yang sangat prinsipil dinihilkan, menolak proyek pemerintah karena akan mengganggu kehidupan masyarakat justru direspon dengan pengerahan pasukan dengan jumlah begitu besar. 

“Sementara itu, industri ekstraktif yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar diizinkan beroperasi,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Rhandy mengungkapkan bahwa negara saat ini semakin memperlihatkan wataknya sebagai corong masuknya para kaum pemodal yang hanya mencari keuntungan, menjanjikan pembangunan, namun pembangunan itu sendiri justru bertolak belakang. 

“Kami beranggapan pola yang dipakai untuk menyelesaikan konflik ini sama sekali tidak berpihak kepada rakyat kecil, karena memakai berbagai instrumen yang digunakan untuk menakuti rakyat. Maka dari itu jika hanya berdiam diri dan tak membesarkan gerakan kita, negara akan semakin semena–mena. Bisa jadi yang digusur ataupun dirampas selanjutnya adalah orang sekeliling kita,” tutupnya. [CAN/377]

Posting Komentar

0 Komentar