METANOIAC.Id Aliansi Mahasiswa Makassar (MAKAR) melakukan aksi rolling ke tiap-tiap kampus di Makassar dan juga gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan membentangkan spanduk sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah selama pandemi, Kamis (12/08/21).
“PPKM DIPERPANJANG, PENGANGGURAN BERKELIARAN, BANTUAN DITIADAKAN. ORGANISIR!” Begitulah kiranya kalimat protes yang tertulis pada spanduk yang dibentangkan oleh aliansi MAKAR pada aksi rolling yang berlangsung dari sore hingga malam hari.
Salah seorang massa aksi mengatakan bahwa aksi rolling ini merupakan aksi yang dilakukan dengan mendatangi setiap kampus di Makassar dengan membentangkan spanduk yang berisi kalimat protes dari Aliansi MAKAR.
“Jadi kawan-kawan di Aliansi MAKAR, mendatangi tiap-tiap kampus di Makassar, lalu kemudian membentangkan spanduk yang berisikan kalimat protes dari kawan-kawan” jelasnya.
Anwar yang merupakan salah satu massa aksi, juga mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini telah memperlihatkan kegagapannya dalam menjamin kebutuhan masyarakat, angka kematian yang terus bertambah hingga jumlah pengangguran yang terus meningkat adalah bukti kegagalan pemerintah dalam menangani pandemi.
“Iya, aksi kami kali ini sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang gagal dalam menangani pandemi Covid-19 dilihat dari meningkatnya angka kematian dan pengangguran,” jelasnya.
Kesenjangan ekonomi yang terjadi hingga sulitnya akses terhadap pendidikan di tengah pandemi dan krisis menjadi fokus masalah yang diangkat oleh Aliansi MAKAR.
“Sekarang masyarakat lagi krisis ekonomi, kelaparan adalah hal yang mutlak terjadi. Toh, PPKM juga nyatanya tidak menjawab masalah, ditambah sekarang masih tidak adanya kebijakan soal pembebasan biaya pendidikan yang tentunya menjadi beban berat di tengah keluarga yang lagi berjuang bertahan dalam kondisi sulit saat ini,” tambahnya, dilansir Cakrawalaide.com.
Sejak awal virus Covid-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020, angka kasus dan kematian terus saja bertambah sampai diterapkannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga saat ini PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Kasus terpapar Covid-19 masih saja meningkat hingga mencapai 3.718.821 kasus dan 110.619 kematian per 11 Agustus 2021 menurut data terakhir worldomaters.info
Data Covid-19 ini juga berpengaruh pada tingkat pendapatan rumah tangga dalam menyambung hidupnya. Pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 di Indonesia juga merupakan salah satu faktor bertambahnya pengangguran serta terjadinya kesenjangan ekonomi di setiap sektor.
Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021. Jumlah tersebut meningkat 26,26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,93 juta orang.
Total pengangguran yang ada di Indonesia saat ini dapat menjadi basis objektif bahwa masyarakat sudah sangat kesulitan memenuhi kebutuhan mendasarnya, ditambah lagi untuk memikirkan biaya pendidikan yang harus dilunasinya.
Ical yang juga merupakan massa aksi berpendapat, pemberian jaminan kesehatan dan kebutuhan mendasar serta akses pendidikan adalah hal yang harus ditunaikan oleh pemerintah di tengah pembatasan yang diberlakukan.
“Diterapkannya pembatasan sosial namun tidak adanya jaminan materil yang diberikan kepada masyarakat untuk menyambung hidupnya adalah keadaan yang harus diterima masyarakat hari ini, termasuk jaminan untuk mengakses pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi tanggung jawab asali negara,” jelasnya pada Cakrawalaide.com.
Selain pembentangan spanduk Aliansi MAKAR juga membagikan selebaran yang berisi data serta ajakan kepada masyarakat untuk merespon kebijakan pemerintah yang hanya menambah kesengsaraan masyarakat, khususnya dalam hal ini menambah jurang kesenjangan dalam perguruan tinggi, yaitu dengan mengambil sikap tegas untuk merebut akses pendidikan demi seluruh masyarakat indonesia. Juga membangun kembali kekuatan rakyat, saling membahu dengan seluruh sektor yang lainnya dan menunjukkan bahwa pendidikan adalah hak, dan sudah menjadi tanggungjawab bersama untuk merebutnya.
