Hari Peringatan Reformasi: Menjaga Amanat Agenda Reformasi

Selamat hari peringatan reformasi

METANOIAC.id 20 tahun yang lalu, peristiwa-peristiwa besar terjadi pada bumi pertiwi. Bulan Mei menjadi hari-hari yang penuh emosional dalam setiap gerakan mahasiswa Indonesia. Bulan yang menandai awal runtuhnya masa orde baru, bulan yang menjadi cikal bakal munculnya reformasi.

Kemakmuran ekonomi yang ditopang stabilitas politik dengan pilar utama pada kekuatan militer (militerisme) di pemerintahan orde baru akhirnya mengalami kemerosotan pada bulan ini. Indonesia mengalami krisis moneter, nilai tukar rupiah terhadap dollar yang awalnya Rp. 2000,00 kemudian menjadi Rp. 17.000,00 per dollar US membuat situasi di Indonesia huru-hara. 

Soeharto yang sebelumnya kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada bulan Maret 1998 kemudian mendapat penolakan besar-besaran terhadap situasi tersebut. Selain itu, penolakan terhadap penguasa orde baru juga dilakukan karena kebijakan militeristik yang selama ini dilakukan atas nama stabilitas nasional dianggap melanggar Hak Asasi Manusia.

Selasa 12 Mei 1998, mahasiswa universitas trisakti Jakarta mulai turun ke jalan melakukan demonstrasi untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Mereka mulai meninggalkan metode mimbar demokrasi di kampus dan menuntut masuk ke gedung MPR atas pengekangan yang dilakukan oleh aparat selama ini. 

Perlawanan mahasiswa tidak henti-hentinya dilakukan atas tuntutan tersebut. Pasca tragedi trisakti yang menewaskan empat mahasiswa, ribuan mahasiswa akhirnya dapat menduduki gedung DPR/MPR  pada tanggal 18 Mei 1998 dengan membawa enam agenda reformasi. Agenda reformasi tersebut adalah :

1.  Mengadili Soeharto dan kroninya.
Soeharto dianggap sebagai seseorang yang perlu diadili atas segala keterpurukan yang terjadi di Indonesia.

2. Cabut dwifungsi ABRI
Dwifungsi ABRI merupakan gagasan yang diterapkan pada pemerintahan orde baru. Gagasan tersebut menyebut tugas TNI ada dua, yang pertama menjaga ketertiban serta keamanan negara dan yang ke dua memegang kekuasaan serta mengatur negara. Fungsi ABRI perlu dipertegas pada fungsi yang pertama.

3. Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme
Karena pengekangan terhadap segala kritikan terhadap pemerintahan, pemerintahan orde baru dianggap banyak menyalahgunakan kekuasaan. Penyuapan, pemungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme kemudian menjadi hal yang acap kali terjadi pada pemerintahan orde baru. KKN secara tegas harus terus diperangi.

4. Amandemen Konstitusi
UUD 45 dianggap menjadi alat penguasa untuk melanggengkan pemerintahan. Konstitusi pun digunakan untuk menjalankan pemerintahan sesuai keinginan penguasa. Amendemen kemudian dianggap perlu dilakukan untuk menyempurnakan konstitusi.

5. Otonomi daerah seluas-luasnya.
kebijakan otonomi daerah dianggap perlu untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah.

6. Tegakkan supremasi hokum
Pada pemerintahan orde baru hukum dianggap hanya menjadi instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan, melegitimasi kekuasaan serta melindungi birokrasi dan eksekutif yang sangat korup. Lembaga-lembaga penegak hukum tidak memiliki independensi dan sepenuhnya dibawah kontrol kekuasaan eksekutif.

Tepat pada hari kamis 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya setelah 32 tahun memimpin Indonesia. 

Mengawal Agenda Reformasi

Dalam pidatonya pada hari kamis tiga Mei 2018 di Makassar International Writer Festival lalu, salah satu wartawan Indonesia Najwa Shihab mengajak kepada seluruh peserta kegiatan menjadikan momentum festival tersebut sebagai ajang untuk mengingat amanat 20 tahun reformasi di Indonesia. 

Perubahan yang terjadi di Indonesia pasca reformasi secara keseluruhan telah dapat dinikmati. Menurutnya kini siapa pun dapat mendirikan partai tanpa di tuduh subversif. Siapa pun dapat mendirikan institusi pers tanpa perlu embel-embel siuk dan cemas atas pembredelan. Demonstrasi dapat dilakukan dengan leluasa, presiden pun dapat dipilih langsung oleh rakyat dan tidak ada lagi pemerintahan seumur hidup. 

Namun, menurutnya ada hal yang belum berubah yang malahan bertambah parah. Agenda reformasi untuk pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme masih diupayakan hingga saat ini. “Rasa-rasanya tidak banyak yang keberatan jika dikatakan korupsi bukannya berkurang malah makin menghebat,” ucap Najwa. 

Melihat korupsi pun kini tidak dari tingkat kelembagaan dan nasional saja, namun pada persoalan-persoalan dekat yang dianggap biasa-biasa saja. Dalam diskusi korupsi dan hak asasi manusia Perhimpunan Pers Mahasiswa dewan kota Makassar pada tanggal 9 Desember 2017 lalu, Mantan sekertaris pribadi Abraham Samad, Wiwin Suwandi yang menjadi pemateri saat itu mengatakan korupsi itu lahir dari perilaku. “Korupsi kemudian dilarang karena dianggap berbahaya,” ucapnya.

Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan kerah putih yang lebih dekat dengan orang yang berpendidikan. Korupsi menyangkut banyak aspek dan banyak perspektif, bahkan terhadap hal yang sederhana. Sesederhana mengambil hak pejalan kaki di trotoar oleh pengendara motor. Meminta uang lebih kepada orang tua untuk biaya buku yang lebih murah dari harga sebenanya. Mengambil hak pengendara lain dengan melanggar arus jalan.

Meskipun hal tersebut dianggap biasa-biasa saja, namun korupsi tetaplah hal yang harus diperangi. Bukan persoalan kebiasaan, namun untuk menjaga amanat reformasi tahun 1998. (YOO/246)