METANOIAC.id – “Iya, katanya cuman seratus yang diterima,” tutur seorang mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi angkatan 2013 Program Studi D4 Teknik Listrik, Fajar Sidik. “Saya juga kurang tahu kenapa, tapi katanya ditetapkan dari Dikti begitu,” tambah Fajar menyikapi soal kuota penerimaan jalur Bidikmisi PNUP tahun 2016, yang jika hasil final sesuai dengan pengumuman maka penerimaan beasiswa Bidikmisi tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Sampai tahun 2016 ini, masih ada berbagai jenis beasiswa yang ada di PNUP seperti Supersemar, PPA/BBM, dan sebagian kecil beasiswa dari yayasan atau perusahaan. Data terakhir yang berhasil dihimpun oleh Metanoiac, sampai angkatan 2015 ada sekitar 1319 mahasiwa PNUP yang terdaftar sebagai penerima beasiswa. Data tersebut menjadi salah satu fakta yang menjadi faktor pendukung sebab bertambahnya minat calon mahasiswa baru untuk mendaftar di PNUP.
Data yang didapat di kemahasiswaan, Bidikmisi ─dari APBN dan ADB─ menjadi sorotan utama karena menjadi penyumbang beasiswa terbesar yang ada di PNUP, ada 882 mahasiwa yang menerima beasiswa Bidikmisi, diikuti beasiswa PPA/BBM dengan jumlah 350 mahasiswa. Hampir semua beasiswa selain Bidikmisi diurus setelah menjadi mahasiswa di PNUP, berbeda dengan Bidikmisi yang diurus per penerimaan mahasiswa angkatan baru.
Tahun 2016 ini terdapat pula beasiswa baru dari Yayasan LAZIZ PLN dengan jumlah kouta 25 orang yang telah disosialisasikan dan ditetapkan oleh kemahasiswaan. Dari banyaknya penerima beasiswa, muncul pula beberapa masalah yang mengiringinya. Kedala yang paling mungkin dikeluhkan oleh penerima beasiswa adalah keterlambatan pencairan beasiswa sampai pada menurunnya kouta penerima beasiswa.
Kasubag Kemasiswaan, Nasli S.Sos, disela-sela kesibukannya (17/06/16), membenarkan bahwa sampai saat ia ditemui oleh wartawan Metanoiac, masih ada beberapa beasiswa yang belum bisa diberikan kepada penerima beasiswa dikarenakan memang belum ada pencairan dana dari pemberi beasiswa. “Yang belum datang itu beasiswa PPA dan Supersemar,” ungkapnya dengan sedikit terheran karena teringat beasiswa Supersemar sebelumnya belum pernah mengalami keterlambatan pencairan.
Keterlambatan penyaluran beasiswa kemudian memunculkan spekulasi yang dibarengi isu-isu, seperti halnya beasiswa Supersemar yang sempat diisukan bahwa beasiswa tersebut sudah tidak ada dan beasiswa PPA/BBM yang sudah berhentikan penyalurannya. Tidak jelasnya status PPA/BBM dan Supersemar berpotensi mengurangi penerima beasiswa PNUP sebanyak 388 orang.
“Itu kayaknya disengaja diperlambat,”
“Itu kayaknya disengaja diperlambat,” ungkap salah seorang narasumber penerima Bidikmisi angkatan 2014 yang mengeluh kadang mengalami keterlambatan penyaluran. Menurut mahasiswa jurusan Teknik Mesin tersebut, kadang ada keterlambatan penyaluran. Jika dibandingkan dengan kampus terdekat, seperti Universitas Hasanuddin cairnya lebih beberapa hari. Sehingga ia menduga ada kesengajaan yang dilakukan pihak birokrasi dengan alasan tertentu. Ia menduga ada rekening tampungan bidikmisi di birokrasi sebelum dibagi kepada mahasiswa.
Menanggapi keluhan tersebut, Kasubag Kemahasiswaan sempat tercengang penuh tanya mendengarnya. Menurutnya tidak pernah ada keterlambatan penyaluran Bidikmisi apalagi ada unsur kesengajaan pihak kemahasiswaan PNUP untuk menunda-nunda memberikan beasiswa kepada mahasiswa. “Mana ada? Mananya lebih cepat? Barusannya itu,” sanggah Nasli, ia bahkan sempat meminta dipanggilkan penerima Bidikmisi yang merasa mengalami keterlambatan tersebut.
Lebih lanjut Nasli menjelaskan bahwa dalam penyaluran dari bank ke rekening mahasiswa sudah tidak ada lagi campur tangan dari Kemahasiswaan. Dalam pencairannya dibutuhkan IPK dari seluruh penerima beasiswa Bidikmisi yang akan selanjutnya diproses atau dikirim ke DIKTI melalui program Simbidikmisi. “Begini, laporan IPK diambil dari jurusan, cepat atau lambat IPK ini, maka cepat atau lambat juga kami proses, makanya kami berinisiatif untuk mengambil daftar kolektif nilai dari jurusan sebelum mahasiswa menerima rapor. Dan proses pencairan secara kolektif (menyeluruh semua angkatan -red),” Jelasnya.
Nasli menambahkan bahwa tidak ada istilah rekening tampungan di kemahasiswaan PNUP untuk beasiswa Bidikmisi, selesai proses pada program Simbidikmisi tidak ada lagi campur tangan dari pihak kemahasiswaan. Setelah proses validasi rampung, DIKTI akan mengirim ke bank penyalur untuk selanjutnya langsung ditransfer ke rekening mahasiswa. “Jadi kalo penyaluran Bidikmisi terlambat itu bukan karena birokrasi PNUP,” ungkap sosok yang akrab dipanggil Bunda oleh mahasiswa ini. Adapun jika beasiswa agak lambat beberapa hari, menurutnya itu bisa saja disebabkan oleh kebijakan bank penyalur dikarenakan dalam bank penyalur tidak hanya terdapat satu Perguruan Tinggi yang dilayani.
Saat pemasalahan dikerucutkan pada pengurangan kouta Bidikmisi menjadi 100 orang untuk tahun 2016, Kasubag Kemahasiswaan belum bisa mejelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. “Memang begitu koutannya dari pusat” tegasnya sambil mencari-cari surat kouta Bidikmisi dari DIKTI. Disisi lain, istilah gelombang kedua untuk beasiswa Bidikmisi itu tidak ada, “pengalaman yang tahun-tahun lalu itu ada kouta tambahan setelah mahasiswa baru masuk… yang diberikan ke perguruan tinggi yang mau menerima tambahan,” tutupnya.
Klarifikasi lebih lanjut kemudian coba dikomunikasikan dengan pihak-pihak pusat, Metanoiac lalu menghubungi dan meminta kontak Sekretaris Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Setditjend Belmawa) Kemenristekdikti, Eddy Siswanto via surat elektronik namun sama sekali tidak ada tanggapan untuk sekedar menjelaskan mengenai kouta beasiswa Bidikmisi PNUP dan kejelasan status PPA/BBM yang telah lama berubah nama menjadi Beasiswa PPA dan BPP-PPA.
Dilansir dari Pikiran Rakyat (25/06/16), yang berhasil medapatkan keterangan dari Eddy Siswanto, “Tahun 2016 ini Bidikmisi kita alokasikan 60.000 (mahasiswa, -red). Yang sudah didistribusikan adalah 10 persen dari jumlah mahasiswa tahun lalu. Misalnya tahun lalu mahasiswa mereka 50.000. Kita berikan 500 mahasiswa (Bidikmisi, -red),” ujar Eddy Siswanto. Data yang didapat dari Kasubag Akademik, Ishak Hasan S.Sos., M.Si, bahwa tahun sebelumnya jumlah mahasiswa PNUP adalah 3046. Kalkulasi 10% dari data tersebut adalah sekitar 300 orang, jika mengacu pada pernyataan Eddy, pelimpahan kouta yang diberikan Dikti ke PNUP jauh dibawah kouta maksimal yaitu hanya sekitar 3.5% dari yang telah ditetapkan.
Dari tahun 2010 sampai tahun 2015, jumlah penerima beasiswa Bidikmisi di PNUP selalu mengalami peningkatan mengikuti jumlah mahasiswa, yang mana angka penerima juga mendekati 10% seperti pernyataan Eddy sebelumnya. Terakhir tahun 2015 ada 250 penerima beasiswa Bidikimisi, namun untuk 2016 tiba-tiba saja penurunannya mendekati jumlah kuota pada tahun 2011. Setelah diselidiki lebih dalam lagi, dengan membuka buku pedoman beasiswa Bidikmisi 2016 ternyata ada kekeliruan dari pernyataan Eddy Siswanto berdasarkan lansiran diatas. Penetapan bidikmisi ternyata hanya 10 persen dari penerimaan mahasiswa baru tahun sebelumnya, artinya kuota 100 orang penerima Bidikimisi 2016 di PNUP itu sudah sesuai dengan penerimanaan mahasiswa baru tahun lalu yaitu sekitar 1000 orang.
Untuk Beasiswa PPA, kejelasannya juga masih abu-abu setelah pada APBN tahun 2016 Kemenristekdikti bahkan tidak menganggarkan beasiswa PPA dalam postur anggarannya seperti yang tercantum dalam petisi BEM Universitas Indonesia kepada Menristekdikti, Muhammad Nasir. Sementara dalam publish laporan salah seorang anggota BEM Politeknik Negeri Jakarta, M.F Brahmantio yang tergabung dalam Aliansi BEM seluruh Indonesia yang ikut mengawal rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kemenristekdikti, menyatakan bahwa Komisi X DPR RI menyetujui usul pemotongan anggaran Kemenristekdikti dalam RAPBN TA 2016 sebesar Rp. 1.9 Triliun dengan usul penyesuaian anggaran sebesar Rp 81.2 Milliar.
Dalam publish Brahmatio pada laman diskusi situs Inherent Dikti tersebut (23/06/16), Komisi X DPR RI dan Kemenristekdikti masih mengadakan raker lanjutan pada akhir bulan Juni, untuk menidaklanjuti raker sebelumnya yang mana dalam rapat tersebut Kemenristekdikti bersikeras untuk merenovasi gedung BPPT yang dinilai sudah tidak layak, sedangkan Komisi X DPR RI lebih menyarankan agar anggaran pembangunan gedung BPPT untuk tahun 2016 dialihkan ke pendanaan beasiswa termaksud PPA. Kejelasan status PPA kemungkinan diketahui setelah bulan Juli s.d Agustus pasca raker.
Sedangkan tidak didapatkannya narasumber yang bisa lebih jauh menjelaskan mengenai beasiswa Supersemar semakin menjadi-jadi setelah dari penelusuran Metanoiac diketahui bahwa pos website resmi dari Yayasan Supersemar ternyata tidak pernah lagi diperbaharui sejak tahun 2010. Disisi lain, informasi yang berhasil dihimpun bahwa rekening Yayasan Supersemar telah diblokir sejak awal tahun 2016 karena Mahkamah Agung memenangkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) Kejagung. Para mahasiswa penerima beasiswa Supersemar diberbagai Perguruan Tinggi pun sempat mengajuhkan petisi langsung kepada presiden Joko Widodo untuk segera mencabut pemblokiran tersebut. Namun menurut Kejagung, blokir rekening Yayasan Supersemar akan dibuka setelah membayar 4.4 Triliun kepada negara. (AA/233)
