Ideologi Komunisme dalam Wajah Perguruan Tinggi

Oleh Nurindah Fajarwati Yusran
Aktivis Back to Muslim Identity (BMI) Community Kota Makassar Alumni Teknik Elektro PNUP 2013
 

 

Baru-baru ini, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir memberikan pernyataan saat menandatangi deklarasi Menolak Radikalisme dan Narkoba yang juga dihadiri oleh pemimpin yayasan, ratusan santri dan mahasiswa Yayasan Al-Qadiri Ahad (1/4).

Diwawancarai REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER, terkait informasi dari Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sofyan Anif mengungkapkan, para pelajar Indonesia di Cina mendapatkan pemahaman ideologi komunis, Muhammad Nasir memberi tanggapan dengan tidak mempermasalahkan jika mahasiswa Indonesia yang kuliah di Cina belajar ideologi tersebut. Bagi Nasir, baik itu komunis, liberalis, atau sosialis, adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang harus dipelajari.

Sejarah komunisme dunia dilalui penuh dengan intrik, konflik dan pertumpuhan darah. Hanya saja sebagian besar masyarakat khususnya kalangan pemuda hari ini memiliki sikap amnesia sejarah. Penganut ideologi komunis di Indonesia sendiri pernah tergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Saat dipaparkan berbagai argumentasi terkait PKI yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan ketuhanan, mengandung paham berwujud atheisme, adanya kontradiksi dengan nilai kemanusiaan, ide ini sangat tidak cocok dengan filsafat hidup dan budaya bangsa Indonesia secara nasional.

Setelah meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia pada 7 November 1917 komunis internasional mulai diterapkan sebagai ideologi. Sejak itu komunisme sebagai ideologi mulai disebarkan ke berbagai negara. Negara-negara komunis yang kini masih berdiri seperti Vietnam, Korut, Tiongkok, Kuba dan Laos merupakan penganut komunis internasional, yaitu teori yang dicetuskan Karl Marx.

Salah satu negara Asia yang paling terkenal dengan ideologinya adalah China, negara Asia yang tengah menjadi lawan negara barat dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat di abad ke 21. China mengadopsi komunisme Marxisme dengan berbagai filsafat kuno Tiongkok yang kemudian disebut Maoisme dan dirancang oleh Mao Zedong. Dibalik itu, buku sejarah telah menutup lembarannya jika saja kekuatan komunis dunia juga pernah ada di Indonesia. Ini di tandai dengan lahirnya Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920an yang merupakan tonggak awal kekuatan ideologi ini.

Salah satu kalimat yang identik adalah komunis menegakkan kehidupan masyarakat pada asas yang meniadakan Tuhan. Karena bagi kaum komunis, hidup di dunia adalah kehidupan yang bersifat materi. Sebagai masyarakat atheis, kaum komunis menganggap agama sebagai penghambat  kemajuan. Paham ini tentu saja tidak sejalan dengan fitrah manusia yang mesti memiliki keyakinan akan Ketuhanan dan harusnya menganggap agama adalah hal terpenting yang mengarahkan arah kehidupan.

Selain itu, pernyataan sikap pemerintah terkait kebolehan paham komunis, sosialis dan liberalis memunculkan konrtadiksi. Sebab, pada deklarasi Anti-Radikalisme di Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali pada Kamis (27/7/2017) yang di hadiri 79 rektor universitas yang tersebar di 12 provinsi, dihasilkan deklarasi yang memuat empat butir penyataan menolak organisasi atau gerakan radikalisme dan terorisme. Nasir juga menyatakan jika saja berbagai paham radikal yang bertentangan dengan asas pancasila harus dihentikan, dicegah penyebarannya, dan rektor seluruh Indonesia dikerahkan untuk mengarahkan perguruan tinggi masing-masing menjadi pintu gerbang keberlangsungan Pancasila dan menjaga bingkai NKRI.

Deklarasi ini lahir setelah puncak dari aski bela Islam 212 yang membangkitkan ummat Islam dan menggencarkan dakwah Islam di tengah-tengah kampus. Mirisnya gerakan radikalisme dan terorisme yang di defenisikan selalu di kaitkan dengan ideologi Islam. Respon pihak internal kampus terkait radikalisme tidak main-main, ada pula pelarangan perguruan tinggi terhadap Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dengan ideologi Islam, melakukan aktivitas pengkajian Islam secara intensif yang berbaur pada Islam politik.

Sedangkan politik tidak akan pernah terpisahkan dengan Islam. Mempelajari Islam dari sisi politik sama sekali tidak bisa di samakan dengan radikalisme. Salah kaprah opini radikalisme juga bisa dilihat dari hebohnya pelarangan pemakaian cadar bagi mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta pada Februari lalu, meskipun pada tahun 2017 lalu, di kampus UIN Jakarta, seorang staf pengajar pernah diberhentikan karena memakai cadar dalam setiap kali aktivitas mengajarnya. Pihak kampus beralasan pelarangan ini demi mencegah radikalisme dan fundamentalisme. Padahal perkara memakai cadar adalah pilihan bagi muslimah yang tidak bertentangan dengan syariat apalagi di identikkan dengan paham-paham yang mengancam kedaulatan.

Adapun kedua pernyataan berbeda di waktu yang tidak bersamaan memicu tanda tanya terkait tolak ukur radikal yang diadopsi pemerintah. Arti radikal yang dimaknai oleh bangsa Indonesia adalah suatu paham yang menuntut pada perubahan mendasar, yang identik untuk mengubah prinsip dasar bangsa.

Defenisi radikalisme yang di bentuk di tengah-tengah masyarakat saat ini mestinya dikaji dengan baik, dimana radikalisme berbahaya sejatinya adalah yang menginginkan perubahan secara drastis lewat aktivitas kekerasan dan nyata berbenturan dengan fitrah manusia. Salah satu komunisme itu sendiri. Aksi PKI yang paling terkenal salah satunya, Peristiwa G30S 1965 merupakan upaya kudeta yang dilakukan PKI untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme, yang juga tandai dengan pembunuhan ratusan orang dengan cara kekerasan demi membangkitkan ideologinya.

Sudah jelas, mempelajari paham komunis tidak akan menambah ilmu pengetahuan dengan baik, tetapi sebaliknya hanya akan memunculkan pemahaman sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan para mahasiswa yang secara otomatis berdampak buruk pada masyarakat luas dan peradaban.

Pelintir defenisi radikalisme yang di identikkan dengan Islam, serta mengaburkan dari makna kebenarannya sebagaimana radikal sejatinya telah nyata pada paham komunis itu sendiri adalah cara penjajah dan musuh-musuh kebangkitan Islam untuk menjadikan para intelektual semakin jauh dari akidah Islam dan penerapan ideologi Islam.

Tentu saja peran intelektual Islam dibutuhkan untuk membangkitkan paham kebenaran di tengah kemerosotan berpikir intelektual kebanyakan. Ini mampu teralisasi saat pendidikan yang berkiblat pada barat digantikan dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam hanya akan mampu terterapkansecara kompherensif lewat institusi negara, sebagaimana di abad kejayaan Islam yang pernah berlangsung hampir 14 abad lamanya. Torehan sejarah menuliskan, saat keberlangsungan pendidikan Islam,berbagai paham seperti paham sekuler, sosialis, kapitalis, juuga komunis terlenyapkan dalam peradaban. Perguruan tinggi mampu menjadikan intelektual tidak sekedar cerdas dari sisi akademiknya tetapi melandaskan ilmunya demi peradaban gemilang. Sebab hanya lewat pemahaman akidah Islam akan dihasilkan kemajuan peradaban.